Pemerintah Mulai Data Sapi Korban Merapi

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Bangkai hewan ternak sapi milik Adi Sehono tergeletak mati di halaman rumah akibat letusan Gunung Merapi di Dusun Kaliadem, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (28/10/2010). Letusan Gunung Merapi mengakibatkan ribuan warga mengungsi, ratusan rumah hancur, dan 32 orang warga meninggal dunia.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah telah membentuk tim untuk mendata dan mengidentifikasi sapi milik warga korban bencana letusan Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

“Tim tersebut saat ini sedang menjalankan tugasnya,” kata Menteri Pertanian Suswono di Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta, Minggu (7/11/2010).

Menurut dia, untuk mengganti sapi milik warga korban Merapi tersebut, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 100 miliar. Pemerintah masih membahas mengenai prosedur penggantian sapi tersebut.

“Kami akan melakukan kajian mengenai kepemilikan sapi tersebut, apakah sebagai mata pencarian bagi pemiliknya atau tidak. Hal itu akan membedakan nilai penggantian, dan pemerintah akan mengganti dengan harga yang layak,” katanya.

Sebelumnya, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah akan berupaya mengganti ternak sapi milik warga yang menjadi korban bencana letusan Gunung Merapi.

Namun, menurut dia, prosedur, mekanisme, dan besaran nilai penggantian sapi mati masih dalam pembahasan dan akan ditentukan indeksnya. “Jadi, pemerintah berupaya memberikan ganti rugi kepada pemilik sapi yang mati. Dengan demikian, tidak hanya sapi hidup yang diganti pemerintah,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah menyiapkan pembelian sapi hidup di kawasan rawan bencana Merapi. Untuk pembelian sapi tersebut diperlukan prosedur dan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Pembelian sapi tersebut merupakan salah satu upaya agar warga pemilik sapi tidak kembali ke daerah bahaya Merapi hanya untuk mengurusi ternaknya yang ditinggal mengungsi,” katanya.